
Gambar dibuat dengan bantuan Gemini
Catatan awal tulisan:
- Catatan ini bukan tulisan analitis, melainkan sekadar keresahan yang terungkap.
- Penulis bukan penerima beasiswa LPDP.
Belakangan beredar berita akan ada pelibatan TNI dalam pembekalan wajib bagi penerima beasiswa LPDP. Hal pertama yang muncul dalam benak adalah “ngapain lagi sih?”
Lalu disusul dengan pikiran-pikiran lain yang muaranya adalah pendapat kalau kebijakan ini tidak masuk akal, paling tidak di akalku.
Sebagaimana ditulis Tempo (3/5), para penerima beasiswa LPDP ini akan menerima pembelajaran baris berbaris, kedisiplinan, dan penguatan karakter. Jadi teringat masa-masa sekolah bukan? Yang ternyata kaya dengan militeristik.
Apa yang dikatakan pemerintah?
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan pembekalan ini dilakukan guna menumbuhkan rasa cinta Tanah Air. Bukan buat perang tapi untuk memperkuat rasa nasionalisme (Kompas.com, 4/5).
Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto pembekalan penerima beasiswa butuh muatan-muatan disiplin, kerja keras, dan kebangsaan. Juga supaya ada semangat setelah kembali ke Indonesia bisa memberi kontribusi terbaik untuk bangsa (Detik.com, 4/5).
Dari kedua menteri tersebut terlihat bahwa narasi besarnya adalah pembentukan nasionalisme. Barangkali supaya yang kuliah di dalam negeri semakin patuh dan yang di luar negeri tetap loyal pada negara. Caranya adalah melalui pembentukan karakter disiplin dan terarah ala militer ini.
Jika memang tujuannya demikian, kita bisa mengajukan banyak pertanyaan. Misalnya: Apakah pembekalan beberapa hari bisa membuat tujuannya tercapai? Bagaimana cara mengukurnya? Apakah metode pembekalan ala militeristik ini sesuai untuk karakter penerima beasiswa S2 dan S3? Apakah pembentukan kedisiplinan hanya bisa dicapai lewat cara militeristik? Apakah hanya militer yang bisa membentuk dan mendefinisikan kedisiplinan?
Katakanlah, sebagian besar warga sepakat dengan tujuannya soal nasionalisme. Belakangan ini muncul anggapan kuat bahwa penerima beasiswa LPDP ini berangkat pakai uang pajak yang dibayarkan rakyat. Maka, muncul risiko, atau malah konsekuensi, mereka dituntut untuk setia dan berkontribusi. Namun, pertanyaannya adalah..
Mengapa melibatkan militer?
..dan pertanyaan lanjutannya adalah: jika memang melibatkan militer, apa masalahnya? Nah, setelah saya telisik, sepertinya ini yang membuat batin resah.
Tentu penting untuk melihat jauh ke belakang, ke masa puluhan atau ratusan tahun silam. Tentang bagaimana awalnya narasi-narasi militeristik menguat di kehidupan warga Indonesia, bahkan sejak masa pemerintahan kolonial Belanda. Juga tentang bagaimana keterlibatan militer dalam kehidupan sipil, yang barusan dibahas pada unggahan Instagram @neohistoria.
Tapi saya hanya akan menyebut yang belakangan terjadi saja.
Pada 12 Maret 2026 malam, empat anggota TNI menyiram Andrie Yunus menggunakan air keras. Andrie adalah seorang aktivis HAM, wakil koordinator KontraS. Akibatnya, Andrie mengalami luka bakar di beberapa bagian tubuhnya, bahkan terancam mengalami kebutaan permanen. Empat anggota TNI itu berasal dari Badan Intelijen Strategi (BAIS) TNI, yang tugasnya adalah “menyelenggarakan kegiatan dan operasi intelijen strategis serta pembinaan kekuatan dan kemampuan intelijen strategis dalam rangka mendukung tugas pokok TNI.”
Motif dari penyiraman air keras ini adalah memberikan pelajaran efek jera kepada Andrie Yunus supaya tidak menjelek-jelekkan TNI. Dalam persidangan disebutkan bahwa tindakan ini didorong oleh dendam pribadi. Yah, padahal kita semua tahu anggota militer itu menjalankan perintah.
Lalu sejak Januari 2025 TNI juga terlibat aktif dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Mereka terlibat dalam pengelolaan dapur MBG, logistik dan distribusi, monitoring dan evaluasi, serta legalitas. Bacalah liputan Tempo yang berjudul “Peran Tentara di Dapur Makan Bergizi Gratis” untuk referensi lebih lengkap.
Untuk informasi, MBG adalah program pemerintah dengan dana kurang lebih Rp 1 triliun per hari. Saya ulangi, PER HARI. Jadi bisa dibayangkan berapa uang yang masuk kepada pengelola dapur MBG.
TNI juga terlibat dalam Program Koperasi Desa Merah Putih. Menteri Koperasi Ferry Juliantono menyebut pelibatan TNI untuk membantu percepatan pembangunan fisik Kopdes Merah Putih. Namun informasi lain menyebutkan TNI bekerja lebih dari itu: terlibat dalam proses seleksi sekitar 30 ribu calon manajer Kopdes Merah Putih.
Hanya dari dua program itu saja kita bisa tahu betapa terlibatnya militer dalam kehidupan sipil lewat program-program pemerintah. Barangkali itulah mengapa di benak saya muncul pertanyaan “ngapain lagi sih?” setelah melihat ada kehadiran militer di LPDP.
Sampai di sini saya berhenti karena tidak tahu mau
menulis catatan apa lagi.
No comments:
Post a Comment