Percaya Lembaga Survei?

Kemarin iseng saja membaca-baca berita di media online secara random. Tiba-tiba saya menemukan berita yang cukup menarik, karena (lagi lagi) berkaitan dengan hasil survei. Ini beritanya:

 

Prabowo Salip Jokowi di Survei, Apa yang Terjadi?

Minggu, 04 Agustus 2013 | 11:04 WIB

TEMPO.CO, Jakarta -- Hasil survei Focus Survey Indonesia (FSI) menempatkan Ketua Dewan Pembina Gerakan Indonesia Raya Prabowo Subianto sebagai calon presiden dengan elektabilitas tertinggi. Prabowo dengan elektabilitas 27,4 persen jauh mengungguli Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo yang elektabilitasnya 11,5 persen.


"Ini tergambar dari keinginan masyarakat yang menginginkan pemimpin yang tidak peragu, tegas, pemberani, dan tidak mengeluh," kata Direktur FSI Nelly Rosa Juliana di Cikini, Jakarta, Jumat malam, 2 Agustus 2013.

Dalam survei FSI, hanya Prabowo yang elektabilitasnya melewati angka 25 persen. Tokoh-tokoh lain seperti Megawati, Jokowi, Wiranto, dan Hatta Rajasa seluruhnya di bawah 15 persen. Megawati yang berada di urutan kedua setelah Prabowo mendapatkan angka 12,7 persen. Sedangkan Wiranto 8,4 persen. [baca selanjutnya di sini]

Buat saya cerita-cerita seperti ini menarik. Kenapa menarik? Saya mulai dari yang biasanya muncul pertama kali ketika sebuah lembaga survei mempublikasikan hasilnya: apakah hasil itu valid? Biasanya pertanyaan ini disusul dengan pertanyaan: bagaimana teknik samplingnya, metode penelitiannya seperti apa, dan sebagainya. Lalu ujung dari pertanyaan ini adalah “Siapa yang membayar?”

Untuk seorang mahasiswa yang pernah sedikit sekali menyeruput proses quick count Pilkada DKI Jakarta 2012 putaran satu, terus terang dalam hati saya prihatin (saya bukan presiden) bergejolak protes. Begitu mudahnya nanti seseorang akan bertanya: hasil survei itu pesanan siapa? Waktu saya ikut quick count, peran saya amat sangat kecil sekali. Itupun sudah cukup “kemringet”. Artinya penyelenggaraan survei itu bukan perkara kecil dan mudah. Namun pertanyaan itu juga tidak bisa langsung disalahkan, karena pasti ada dasar atau setidaknya pengalaman yang mendahului pertanyaan itu. 

Ya, kita semua tahu, pernah ada lembaga-lembaga survei yang dipesan oleh pihak tertentu untuk kepentingan politik. Menurut saya ini merugikan sekali. Ada istilah keras dari yang pernah saya baca: melacurkan ilmu pengetahuan. Pengalaman inilah yang mendorong ketidakpercayaan masyarakat kepada lembaga survei.

Meski begitu, di sisi lain kita tampaknya harus senang, karena itu artinya masyakat –meski hanya sebagian –tidak lagi menelan mentah-mentah hasil survei atau pemberitaan suatu media.

Berikutnya, saya tidak sepakat dengan pendapat Irwan Suhanto (yang di dalam naskah berita dilabeli sebagai pengamat politik). Ia bilang wartawan tidak pantas menanyakan metodologi yang dilakukan lembaga survei. Ia pasti memiliki argumentasi atas pernyataannya itu. Namun wartawan juga pasti punya argumentasi mengapa mereka mencecar pertanyaan seputar itu. Jika pertanyaan itu muncul dari sikap skeptis, maka kali ini saya mendukung para wartawan. Hasil penelitian bisa berbeda dan tidak disepakati, tapi metodologinya harus jelas. 

Menurut saya metodologi bukan dapur. Jika hasil penelitian adalah teras, metodologi adalah ruang tamu, artinya orang masih boleh lihat. Yang ada di dapur adalah pengolahan datanya.

Lalu wartawan juga minta foto bukti pengumpulan data, yang juga tidak dapat dipenuhi. Mungkin ini berkaitan dengan transparansi ya. Kalau lembaga survei itu benar-benar sudah melakukan survei, lengkap dengan dokumentasinya, sebaiknya mereka transparan saja kepada media dan masyarakat –tentu dalam batasan tertentu yang tidak seketat ini. Kalau mereka transparan dan punya bukti, saya rasa masyarakat akan menaruh kepercayaan.

Tapi ya..siapa sih saya ini? Melakukan penelitian saja belum pernah. Untung sudah hidup di jaman ini, tiap orang boleh berpendapat apa saja dan menulis apa saja. Dan sama seperti yang dilakukan wartawan kala itu, Anda boleh tidak percaya.