Menolak (Istilah) Penggusuran adalah Juga Melawan

“Saya menolak itu kata penggusuran. Kata yang benar itu pembongkaran, karena mereka memang seharusnya pindah!” ujarnya sangat tegas.

Bau amis menari-nari di lubang hidung ketika sepeda motor kami memasuki perkampungan nelayan di bagian utara Kota Semarang (21/06/19). Kami melintas di depan Rumah Apung, yang didirikan (atau lebih tepatnya diapungkan) di wilayah yang sering terkena banjir air rob.

Sore itu saya dan dua mahasiswa bermaksud mendatangi salah satu rumah Ketua RW di wilayah Tambakrejo. Maksud kami hanya bersilaturahmi dan meluruskan sedikit permasalahan komunikasi yang terjadi pada kegiatan kami beberapa hari lalu.

Namun maksud tersebut melebar ke mana-mana dan jadi sedikit panas ketika saya iseng bertanya, “Saya lihat dulu ada ramai penggusuran, itu di daerah mana sih pak?”

Kalimat di awal tulisan tadi adalah jawaban Ketua RW. Sebagai pemangku kepentingan di wilayah tersebut, dia terang-terangan bicara di depan kami kalau warga yang “digusur” itu memang seharusnya pindah dari situ. Bahkan, dia mengaku senang ketika mereka akhirnya pergi.

Apa sebab?

“Mereka itu pendatang, mas. Mereka mulai menempati wilayah itu kira-kira tahun ’85 setelah tempat tinggal mereka sebelumnya dibongkar. Mereka lalu tinggal liar di bantaran, tanah punya pemerintah. Jadi memang seharusnya pindah,” katanya mengulangi.

Sebagai Ketua RW, katanya, dia juga tidak pernah merasa dilibatkan dalam kehidupan mereka. Tidak pernah diajak bermusyawarah, tidak pernah disapa sebagai pemimpin di wilayah yang kini mereka tempati.

“Nah sekarang untuk apa saya peduli sama mereka, mas? Kalau mereka tidak menganggap saya sebagai bapak, untuk apa saya harus anggap mereka sebagai anak? Biar saja orang-orang itu anggap saya tidak peduli atau apa,” ujarnya.

Dia menjelaskan duduk perkara dari ‘penggusuran’ itu dan alasan mengapa dia lebih senang dengan istilah ‘pembongkaran’. Tentu saja ini versi dari Ketua RW.

Pertama, mereka tinggal secara ilegal di tanah pemerintah. Dia sebut daerah itu ‘bantaran’ dan dari dulu ada papan rambu-rambu tentang larangan mendirikan bangunan tempat tinggal di daerah tersebut.

Kedua, mereka tak pernah memandang dirinya sebagai pemimpin di wilayah tersebut. Dia tak pernah merasa dilibatkan dalam musyawarah, juga tak pernah mendapat laporan apapun terkait dengan permasalahan-permasalahan yang mereka hadapi.

Ketiga, mereka sudah dijanjikan untuk dipindah ke tempat yang jauh lebih layak dan gratis uang sewa selama setahun. Menurut dia, solusi pindah ke tempat lain ini adalah program pemerintah yang sangat baik.

Keempat, ini penting sekali, mereka rupanya telah diberi uang Rp1,5 juta per rumah untuk membongkar sendiri rumah mereka. Maka hingga waktunya habis dan belum ada aksi apapun, pemerintah memang harus tega ‘membongkarkan’ tempat tinggal mereka itu.

(Saya sengaja tak memverifikasi informasi ini karena saya memang tidak sedang bikin produk jurnalistik. Hanya sekadar bercerita lewat tulisan saja.)

Peran Aktivis

Peristiwa penggusuran atau pembongkaran ini banyak dibahas di media. Saya sendiri cenderung lebih banyak mendapat informasi dari media sosial, karena saya lebih sering mengakses itu.

Kebetulan saja akun-akun yang saya ikuti adalah akun-akun bertopik pergerakan. Merekalah salah satu pihak yang getol menggunakan istilah sangar macam “penggusuran” dan “perampasan lahan”, yang tak jarang diakhiri dengan slogan “PANJANG UMUR PERLAWANAN” dan sebagainya.

Rupanya mereka juga mendatangi rumah Ketua RW ketika eksekusi itu dilakukan. Barangkali mereka meminta dukungan dari Ketua RW untuk melawan perlakuan pemerintah itu. Ketua RW tentu saja merasa terganggu dengan kehadiran para aktivis dan juga mereka yang disebut ‘pengacara’ olehnya.

Dengan enteng dia hanya jawab, “Mas, saya tidak tahu arti dari kata-kata yang kamu pakai. Saya orang bodoh, sekolah cuma sampai SMA. Saya sebenarnya senang karena kalian peduli sama mereka. Tetapi kalau memang mereka yang butuh, kenapa tidak mereka yang datang ke sini sendiri?”

Dia lalu menjelaskan banyak hal tentang sejarah tempat itu, termasuk sejarah kedatangan mereka yang tempat tinggalnya dibongkar itu.

“Habis itu mereka [aktivis dan pengacara] cuma bisa diam. Lalu karena sudah jam 11 malam, mereka saya minta meninggalkan rumah saya,” ujarnya.

Perspektif

Jangan salah. Saya tidak sedang bicara tentang sifat dan kepribadian Ketua RW, ataupun akar persoalan yang sebenarnya terjadi di Tambakrejo. Hal yang hendak saya tekankan adalah perspektif berbeda yang baru saja saya temui.

Rupanya media sosial memang menyimpan informasi yang berbahaya. Selama ini saya tahu kondisi Tambakrejo itu sangat genting dan berbahaya. Kondisi itu disebarkan lewat media sosial, dengan visual dan narasi yang mengerikan.

Kejadian itu mengundang aksi kritik sekaligus solidaritas dari berbagai pihak. Mereka datang ke Tambakrejo untuk mengirimkan selimut, makanan, serta obat-obatan. Ada juga yang lalu menggelar panggung kesenian untuk menyuarakan ‘penindasan’ ini ke seluruh dunia.... dunia maya. Kejadian itu mengundang simpati dan empati dari banyak pihak, bahkan mungkin dari luar Semarang.

Saya hanya tahu itu. Saya, terus terang, tak pernah membayangkan hanya beberapa ratus meter dari tempat eksekusi itu, ada pihak-pihak yang senang. Lebih tepatnya, ada pemangku wilayah yang mendukung agar mereka segera pindah saja dari tempat tersebut. Mereka mendukung aksi pemerintah untuk mengusir warga.

Fenomena ini bukan ironi, saya rasa. Terlalu dini rasanya untuk menghakimi salah satu pihak. Barangkali memang ada persoalan sangat sangat kompleks di wilayah tersebut yang sama sekali tidak kita ketahui. Paling tidak saya tahu satu hal: peduli pada kemanusiaan itu konsekuensinya berat; kita bisa saja jatuh hati mendukung habis-habisan mereka yang bersalah.

"Pertarungan abadi setan malaikat.." kata SID di Bukan Pahlawan. Mungkin mereka sedang bertarung sekarang, tapi pasti bukan di Tambakrejo. Di sana mereka sedang bercanda dan 'ijol-ijolan klambi', sampai-sampai mata rabun kita terlalu rapuh untuk menunjuk.

Gedawang,

23.06.2019